Indonesia
Kebijakan publik dan pembangunan ekonomi adalah dua tema kunci untuk kemajuan Maluku di masa mendatang. Kebijakan publik memainkan peran penting dalam perkembangan suatu masyarakat, terlebih di Maluku. Hal ini didorong oleh peran pemerintah daerah yang cukup dominan di era otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membentuk dan menjalankan kebijakan yang sifatnya otonom. Namun pengelolaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia belum dirasa cukup mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Sedangkan pemerintah daerah terkesan lambat dan abai dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Hal inilah yang membuat ketimpangan ekonomi Maluku masih sangat mencolok, dan masih sangat jauh dari pemerataan pembangunan apa lagi kesejahteraan dan berkeadilan sosial. Kita butuh sebuah upaya bersama untuk mengintegrasikan segala potensi (sosial-politik, sosial-ekonomi dan sosial-budaya) untuk menyusun dan menjalankan pengembangan wilayah Propinsi Maluku guna berpartisipasi mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, yaitu tatanan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Atas dasar itulah “Maluku Institute On Public Policy and Economic Development Studies (Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi Maluku)”.
- Anggota Team advokasi Lingkungan untuk kasus pencemaran dan perusakan lingkungan di teluk dalam Ambon Tahun 2006 - Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darussalam Ambon (sebelum Program Study Ilmu Hukum dimekarkan Menjadi Fakultas Hukum) Periode 2006-2007 - Ketua Umum Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Ambon Periode 2007-2010 - Ketua Umum Darussalam Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Darussalam Ambon Periode 2008-2009 - Presidium Sidang Tetap Pada Kongres Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Djokja 2010 - Sekjend Pimpinan Nasional Front Perjuangan Pemuda Indonesia (PN-FPPI) Periode 2010-2013 - Surveyor Penelitian terkait “Upaya Paksa” Kerjasama Kompolnas dan DRC Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011 - Tim Advokasi AKUR (Aliansi Keadilan Untuk Ridwan Salamun) yang dibentuk oleh AJI Indonesia, Kontras Jakarta, Aji Jakarta, LBH Pers Jakarta, PN-FPPI, SEKBER PAM Se-Maluku, Maluku Media Center - CO Tani, SEKNAS Aliansi Petani Indonesia yang di tempatkan di Center Sulawesi, November 2012- Maret2013 - Sekertaris Eksekutif Maluku Institute Center on Public Policy and Economic Development Studies 2014-sekarang
PROGRAM KERJA PRIORITAS Maluku Institute telah menetapkan 5 (lima) program prioritas yang akan dijalankan selama kurun waktu 2014-2019. Program kerja prioritas ini kami sebut dengan “Maluku Poros Masyarakat Maritim Nusantara”. Gagasan ini berkaca dari kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat Maluku yang sudah sangat akrab dengan pesisir-laut, tetapi urung mendapat manfaat optimal dari keadaan terebut. Sehingga Maluku Institute merasa perlu untuk berpartisipasi mewujudkan Masyarakat Maluku sebagai poros maritim di nusantara. Maka Program Prioritas Maluku Institute adalah sebagai berikut: 1. Kajian Potensi (sosial-ekonomi-budaya) Maritim Maluku 2. Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Pemuda Penggerak Desa 3. Advokasi Kebijakan Desa dan Ekonomi Maritim Maluku 4. Pendampingan Pemberdayaan Desa Pesisir Maluku 5. Publikasi dan Sosialisasi Gagasan “Maluku Poros Masyarakat Maritim Nusantara”